Terperosok Naluri Unjuk Massa

Terperosok Naluri Unjuk Massa

PERHELATAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang puncaknya digelar pada 9 Desember melewati halangan besar pertama sejak penetapan penundaan dari jadwal semula 23 September 2020. Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah di dalam 4-6 September lalu diwarnai maraknya pelanggaran protokol kesehatan.

Berdasarkan catatan Pranata Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.

Pelanggaran terutama didominasi arak-arakan maupun kerumunan pendukung yang mengiringi pendaftaran bapaslon. Tersebut belum termasuk mobilisasi massa dengan dilakukan secara sporadis sebelum periode pendaftaran.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengungkapkan, daripada pengamatannya meninjau persiapan pilkada di berbagai daerah, tingkat kepatuhan bangsa terhadap protokol kesehatan masih kurang. Akibatnya, peringatan penyelenggara pemilu biar bapaslon tidak membawa iringan pendukung saat mendaftar tidak digubris.

“Peristiwa tersebut membuat syok semua orang, ” sebut Viryan tentang maraknya perarakan tersebut.

Viryan mengakui mobilisasi massa memang merupakan budaya demokrasi di Nusantara. Tidak mudah mengubahnya kendati penyelenggara pemilu sudah mengingatkan.

Namun, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menyebut pelanggar rencana yang cukup masif menunjukkan buruknya etika para bakal calon. Keteladanan yang rendah para calon daripada berbagai partai tersebut sama berarti dengan menciptakan demokrasi semu.

“Soal memakai kerumunan massa, hal itu adalah komunikasi politik kita yang di dalamnya ada naluri purba yaitu menunjukkan power terhadap lawan. Oleh sebab itu ada naluri show off yang dibawa ke sana, ” jelasnya.

Cara itu diakuinya efektif dalam komunikasi politik, tapi tidak bisa diingkari koneksi tersebut sudah sangat ketinggalan, khususnya dalam kondisi pandemi covid-19 seolah-olah sekarang ini.

“Ini cara yang sudah sangat ketinggalan zaman, tapi kaidah ini masih dipakai sebagai hubungan politik. Ini berbahaya dengan suasana sekarang, ” cetus Jojo.

Rendahnya tabiat teladan dan etika kepada terbuka juga menandakan gagalnya mesin pembibitan partai. Hal ini juga benar dari adanya partai yang tak mengusung kadernya.

“Padahal partai itu ekses kader dan parpol sebagai institusi kader, tapi justru mengusung orang lain yang bukan dari partainya. Ini indikasi partai gagal mengader, ” ujar Jojo.

Gagap

Tidak hanya bapaslon dan masyarakat, pengkaji Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menilai pelanggaran protokol juga merupakan tanggungan aparat dan penyelenggara pemilu.

Heroik berpendapat koordinasi antara penyelenggara pilkada, pemerintah daerah, dan aparat keamanan pada penerapan protokol kesehatan sangat invalid. Ia pun mendorong ada kegiatan tegas kepada semua yang benar melakukan pelanggaran atau abai terhadap penerapan protokol tersebut.

“Pemerintah daerah, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggara pemilu, harusnya ikut dan dan menindak orang-orang yang menghasilkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, ” tuturnya.

Senada, peneliti Pusat Tilikan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan, ketika pemerintah, DPR RI, KPU RI, dan Bawaslu optimistis pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mampu
terwujud, seharusnya mitigasi kendati benar-benar siap.

Celah-celah pengabaian terhadap adat kesehatan di tengah pandemi covid-19 semestinya diantisipasi. Akan tetapi, kenyataannya baik KPU, Bawaslu, maupun abdi keamanan gagap menghadapi situasi itu.

“Kita melihat secara jelas ada daya pelanggaran yang dilakukan para pengikut pilkada secara terang-terangan, terutama pelengahan protokol covid-19. Pedoman yang ada di peraturan KPU yang menjadi acuan bersama, tapi tidak bisa dilakukan dengan baik, ” kata Aditya.

Ia mengingatkan penyelenggaraan pilkada tanpa sampai mengorbankan rakyat. Aparat sepantasnya menindak dengan tegas setiap pengingkaran.

Indikator pilihan

Aditya menekankan, dibutuhkan komitmen dan tindakan konret beserta khususnya dari pasangan calon serta penyelenggara pemilu untuk menjaga disiplin mematuhi protokol. Bahkan masyarakat sanggup menjadikan hal tersebut sebagai parameter memilih kepala daerah.

“Jangan segan memutuskan calon yang komit dan terapkan protokol kesehatan, ” ucap Aditya.

Mangkel menyaksikan perilaku para bapaslon yang melanggar protokol kesehatan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Bahtiar pun menodong masyarakat kritis menilai bapaslon yang tidak menghiraukan protokol kesehatan.

Imbauan itu khususnya ditujukan kepada pemilih pada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada seren-tak. “Keselamatan warga negara dalam atas segalanya, ” tegas Bahtiar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tahu pula mengusulkan agar pandemi covid-19 menjadi tema sentral dalam diskusi peserta pilkada serentak. Gagasan cara penanganan pandemi dapat menjadi imbangan masyarakat dalam menilai calon pemimpinnya.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan hal itu boleh selalu diterapkan. Asalkan, tema covid-19 tak menyampingkan isu lain yang menjadi masalah di tiap daerah yang tentunya bisa berbeda antardaerah. (Cah/Ind/Ant/P-2)