Supervisi KPK Tanda Ketidakpercayaan terhadap Kejagung

Supervisi KPK Tanda Ketidakpercayaan terhadap Kejagung

KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai bahwa supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penanganan pasal Joko Tjandra merupakan bentuk ketidakpercayaan lembaga antirasuah tersebut yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Boyamin, penanganan yang dilakukan Bareskrim Polri pada kasus surat jalan maupun penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar pencarian orang (DPO) Interpol bertambah transparan. “Yang jelas bahwa KPK tidak percaya dengan proses pada Kejaksaan Agung, ” kata Boyamin, Sabtu (5/9).

Ia menyebut banyak hal yang dilindungi dalam proses penangan dugaan suap Joko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebab Kejagung. Misalnya, kata Boyamin, Kejagung tergesa-gesa dalam melimpahkan berkas mengenai Piangki tanpa adanya gelar mengenai dengan KPK.

“Berarti kan mau membiarkan KPK, ketika ada proses penyusunan Perpres untuk proses pengambilalian, mereka cepat-cepat limpahkan ke Jaksa Penggugat Umum, ” jelas Boyamin.

“Padahal membangun belum selesai, semua belum diperiksa selesai kan? Dan pencucian uangnya Pinangki kan belum diproses, ” imbunhnya.

Menurut Boyamin, hal itu kontras dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Bareskrim. Pelimpahan berkas peristiwa dugaan penghapusan red notice sebab Polri dengan tersangka Joko Tjandra, Prasetijo Utomo, Napoleon Bonaperte, serta Tommy Sumardi dilakukan berbarengan.

“Nah jika ini kan tersangkanya tiga minimal, Pinangki, Joko Tjandra, dan Andi Irfan. Tiba-tiba Joko dan Andi Irfan belum selesai, Pinangki dilimpahkan duluan, ” ujar Boyamin.

Pelimpahan tersebut dilakukan pada Rabu (2/9). Namun untuk kasus surat jalan, pelimpahan yang dilakukan oleh Bareksrim kepada tiga tersangka, yakni Joko Tjandra, Parestijo, dan Anita Kolopaking dikerjakan Jumat (4/9). (R-1)