PBB Tolak Permintaan AS untuk Kembalikan Sanksi Iran

PBB Tolak Permintaan AS untuk Kembalikan Sanksi Iran

PBB, Selasa (25/8), menolak permintaan kontroversial Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan kembali sanksi internasional bagi Iran.

Indonesia, yang menjabat Presiden Dewan Kesejahteraan PBB mengatakan PBB tidak bisa menerima permintaan AS.

“PBB tidak beruang dalam posisi mengambil langkah menutup permintaan AS, ” ujar Representatif Besar Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani.

Dalam konferensi video mengenai Timur Tengah, Dian menggarisbawahi minimnya konsensus dalam DK PBB terkait permintaan AS itu sebagai kausa utama.

Baca juga: Pesawat Pengintai AS Terbang pada Atas Zona Latihan Militer Tiongkok

Washington menuding Teheran gagal menjalankan syarat-syarat dalam kesepakaran nuklir Iran 2015 dan menuntut DK PBB melegalkan kembali sanksi untuk negara tersebut.

AS bersikeras mereka memiliki hak untuk memicu prosedur yang disebut snapback itu meski mereka telah keluar dari kesepatan nuklir itu di dalam dua tahun lalu.

Langkah pemerintahan Pemimpin Donald Trump itu mengancam menghancurkan kesepakatan nuklir Iran itu beserta memperburuk hubungan AS dengan negeri lain yang terlibat dalam kata sepakat nuklir tersebut.

Sebanyak 13 dari 15 anggota DK PBB telah menyurati Indonesia dan menyatakan keberatan itu atas permintaan AS tersebut.

“AS saat ini sendirian. Mereka bertekad merusak kesepakatan nuklir dengan Iran era mereka telah menjatuhkan sanksi dalam Iran, ” ujar seorang diplomat yang tidak mau diungkapkan identitasnya.

Seorang diplomat lainnya mengatakan saat suruhan AS ditolak oleh hampir segenap anggota DK PBB, masalah harusnya sudah selesai.

Namun, AS tida memandangnya demikian.

“Kami mengingatkan anggota DK PBB mengenai hak kami berdasarkan Putusan 2231 itu untuk meminta snapback. Kami bersikeras melakukan itu masa tidak adanya keberanian dan kejelasan moral dari DK PBB, ” tuding Duta Besar AS buat PBB Kelly Craft.

Sebelumnya, Washington menunjuk DK PBB berpihak pada Ayatollah.

Modus AS yang tidak pernah digunakan sebelumnya terjadi setelah ‘Negeri Paman Sam’ itu dipermalukan di DK PBB pada awal bulan tersebut setelah mereka gagal mendapatkan sokongan atas resolusi untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran. (AFP/OL-1)